Langsung ke konten utama

***** SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI, SELAMAT MEMBACA, SEMOGA BERITA KAMI BERMANFAAT *****

Aceng Syamsul Hadie Ungkapkan Bahwa, 'Surat Edaran Dewan Pers Telak Menghantam Balik Muka Sendiri!'


JAWA BARAT, SKN - Berawal dari Dewan Pers  (DP) mengeluarkan surat edaran  Nomor: 03/DP/K/1V/2022 tertanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh.

Surat edaran tersebut, telah menuai kritikan dan kecaman dari insan pers dan media pers, baik itu dari luar konstituen maupun dari konstituennya.

Antara lain dari Direktur PT Citra Nusantara Nirmedia atau Direktur Media CNN (Cyber Nusantara News), I Putu Suardana;

"Saya sangat menyayangkan tindakan Dewan Pers dalam hal ini, karena ini sebagai bentuk Fitnah bagi kami  para Wartawan. Jadi mohon agar Dewan Pers lebih bijak, dan tahu mana yang menjadi kewenangan Dewan Pers."

"Dewan Pers dalam hal ini seakan main Fitnah, hingga hal ini dapat memicu semakin kurang simpatik, dan kepercayaan para Wartawan, Organisasi Pers dan Perusahaan Pers, maupun Organisasi Wartawan semakin pudar terhadap Dewan Pers." Imbuhnya ke  BalanceNews.id jumat (22/4/22).

Bahkan kritikan keras justru datang dari konstituennya yaitu PWI Kabupaten Kuningan Jawa Barat, ini merupakan tamparan keras terhadap Dewan Pers. 

Dimana awal mula terjadi viralnya surat permohonan bantuan Idul Fitri oleh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang ditujukan kepada Direktur Bank Kuningan.  Surat ini bernomor 035/PWI-Kng/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Nunung Khazanah dan Sekretaris Diding Suryadi.

Ada ungkapan jujur dari Nunung dalam menanggapi surat edaran Dewan Pers;

"Dewan Pers tidak bisa menutup mata, karena wartawan profesional sekalipun pasti tidak bisa menolak ketika ada lembaga/institusi lainnya yang memberikan kadeudeuh, malah mereka pun kerap berharap ada yang memberikan THR.

Lalu pertanyaannya, ketika kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini segaris dangan banyaknya perusahaan media yang gulung tikar, tapi status wartawan tidak pernah gulung tikar, malah sepertinya terus bertambah. Perusahaan pers pun banyak yg angkat tangan tidak bisa memberikan THR".  keluhnya.

Kalau memperhatikan ungkapan diatas, penulis dapat menangkap ada kesan bahwa Dewan Pers sebenarnya kurang bisa memahami kondisi ril nasib wartawan dan media di lapangan, sehingga dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, tersirat ada keresahan tersendiri bagi para konstituennya. Tidak hanyak disitu, Nunung mengkritik yang menohok  dan menelanjangi dewan pers;

"Keluhan itu pun terus berdatangan dari anggota organisasi meminta THR, entah itu  PWI, IJTI, AJI, maupun asosiasi lainnya. Apakah cuek saja? Tergantung organisasinya.

Sekarang yang harus menjadi  PR Dewan Pers, Dewan pers pun harus berani menekan perusahaan pers atau pemerintah memberikan jaminan THR kepada jurnalis yang benar-benar berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat, secara legal.

Bukan sekadar melarang tapi tidak memberikan solusi konstruktif," tegasnya pada  Tribuncirebon.com, Jumat (22/4/2022).

Melihat ungkapan Nunung diatas,  Penulis menggaris bawahi bahwa hubungan dewan pers dengan konstituennya seperti PWI, IJTI dan AJI tidak ada  keharmonisan dan tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan terkesan amburadul. Fenomena ini benar-benar sangat memalukan dan tidak pantas.

Penulis disini menganalisa dan berpendapat;

1. Sangat ironis, Dewan Pers melarang wartawan dan media pers meminta THR kepada pemerintah, sedang Dewan Pers sendiri dalam anggaran biaya operasional nya minta dana dari pemerintah, sesuai tertuang dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pasal 15 ayat 7 poin C. bahwa sumber pembiayaan dewan pers dari bantuan negara.
2. Dewan Pers sekarang ini bukan penasehat pemerintah seperti dulu (paradigma lama), maka DP tidak ada kewenangan mengeluarkan surat edaran dalam bentuk  himbauan kepada pemerintah, sekali lagi penulis sampaikan bahwa Dewan Pers bukan penasehat pemerintah.
3. Tamparan keras dari PWI Kabupaten Kuningan terhadap Dewan Pers untuk dijadikan pelajaran, bahwa tindakan DP dalam mengeluarkan surat edaran ini tidak elok dan tidak tepat, sehingga pada gilirannya justru menimbulkan Kontroversial yang menjadi Polemik di kalangan Insan Pers 
dan Organisasi Pers serta Perusahaan Pers. Seperti pepatah mengatakan "Bak Menepuk Air Didulang, Terpercik Muka Sendiri"
4. Stop arogansi Dewan Pers, dan hentikan tindakan ngawur Dewan Pers untuk melakukan  statement atau mengeluarkan surat edaran yang menuai kritikan, kecaman dan kegaduhan. Jangan terus mengobok-obok wartawan dan media pers, jangan terus memecah-belah persatuan insan pers Indonesia. 

Jawa Barat, 26 April 2022
Penulis:

(Aceng Syamsul Hadie,S.Sos.,MM) SKN
           Pemerhati Media Pers.

Komentar


POSTINGAN TERBARU

Cepat Tanggap Prajurit Pasmar 1 Evakuasi Warga Korban Banjir Luapan Kali Ciliwung

JAKARTA, SKN - Prajurit Pasmar 1 Korps Marinir kembali menunjukkan aksi tanggapnya yang dengan cepat melaksanakan evakuasi terhadap korban banjir yang berada di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur, Selasa (04/03/2025).  Banjir ini terjadi akibat luapan Kali Ciliwung yang terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini. Banjir yang melanda sejak Senin (03/03/2025) dini hari itu tak kunjung surut hingga mengganggu aktivitas warga dengan ketinggian air satu hingga dua meter.  Usai tiba di lokasi, tim Satgas banjir dari Pasmar 1 yang dipimpin oleh Lettu Marinir Marcel Galih langsung bergerak cepat mengevakuasi warga yang masih terjebak di tempat tinggalnya.  "Medan evakuasi yang berupa gang-gang kecil cukup menyulitkan para prajurit Baret Ungu untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet," ujar Katim Satgas  Pasmar 1. "Tak kurang akal," lanjutnya,"Para prajurit Pasmar 1 mencoba mengevakuasi menggunakan alat seadanya seperti kasur beka...

Aksi Bersih Wilayah, Satgas Yonzipur 5/ABW Tingkatkan Sweeping Keamanan Dan Penegakan Hukum di Perbatasan

SEKAYAM,  SKN - Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan, Pos Sei Beruang Satgas Pamtas melaksanakan operasi sweeping kendaraan bermotor di sejumlah titik di Dusun Sei Beruang, Desa Sei Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Minggu (16/2/2025). “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga keamanan wilayah perbatasan dan mencegah tindak kejahatan, seperti penyelundupan atau penggunaan kendaraan bodong. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas,” ujar Serda Tasyaalun. Operasi ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, mencegah peredaran barang ilegal, dan memastikan kendaraan yang melintas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Selama operasi," lanjutnya," Sejumlah kendaraan yang diperiksa, dengan hasil nihil dan tidak ditemukan pelanggaran seperti kendaraan tanpa STNK, pengendara tanpa SIM, atau barang ilegal Kendaraan yang tidak memenuhi syarat la...

Wamendagri Bima Arya Tegaskan, Pembekalan Kepala Daerah Fokus Pada Tupoksi, Ketahanan Nasional Dan Asta Cita

MAGELANG, SKN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembekalan bagi kepala daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita. Menurutnya, program retreat yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para Kepala Daerah.  "Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi," ujar Bima saat meninjau lokasi glamping retreat kepala daerah di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025). Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyampaikan, para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda na...

Diduga Penyidik Ranmor Ditreskrimum PMJ Langgar Aturan, KOMAKOPEPA Surati Pendapat Hukum ke MA

JAKARTA, SKN -  DPP KOMAKOPEPA (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Dan penggelapan Pajak) layangkan surat  permohonan pendapat hukum dan perlindungan hukum kepada  Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait  adanya dugaan kriminalisasi terhadap   Pengadu NETTY R. GULTOM dan  TOGAR EDWARD  GULTOM oleh pihak  Penyidik di lingkungan Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada (24/02/2025). Dalam muatan rilis tertulis yang di keluarkan  LSM.KOMAKOPEPA di bawah kepemimpinan Ketua Umum  Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH. menguraikan pemaparannya terkait kronologi peristiwa dan permohonan pendapat hukum serta perlindungan hukum sebagai berikut ; 1.  Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  KOMUNITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI DAN PENGGELAPAN PAJAK (KOMAKOPEPA)  selaku  Pemohon telah menerima informasi  dari Pengadu yaitu  NETTY R. GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jay...


POSTINGAN POPULER

PT. Pasifik Group Internasional Hadiri Acara Forum Bisnis HPN Jawa Timur

Pidato  Chairman Pasifik Korea Selatan, Lee Kwang Yeon MALANG, SKN - Sebagai Sponsor Utama Forum Bisnis HPN Jawa Timur 2021. Pasifik Group yaitu PT. Pasifik Global Investment, Pasifik Korea Trip, Pasifik Hi-Home dan CNHI Korea Selatan.  menghadiri acara 'Business Forum' yang digelar Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Universitas Islam Malang (Unisma), Sabtu (27/11/2021). PT. Pasifik Global Investment Daniel Koo, Chairman Pasifik Korea Selatan Lee Kwang Yeon, dan Chairman Pasifik Group Vincent Lee mengikuti acara tersebut. Dalam kesempatan itu Chairman Pasifik Group Korea Selatan Lee Kwang Yeon dalam pidatonya memberikan pesan ke para pengusaha sekaligus masukan kepada pemerintah, terkait recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19. "Para pengusaha punya peran penting pada masa recovery ekonomi pasca pandemi. Saya berharap pemerintah menggandeng pengusaha, terutama pelaku UMKM, dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas. kata Lee Kwang Yeon, Minggu (28/11/2021). Dari...

Dianggap Sok Berkuasa, CBA Desak Presiden Untuk Pecat 3 (Tiga) Menteri Ini

JAKARTA,  SKN -  Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak tegas kepada 3 menteri. Yakni Menko Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, ( 09/11/2021). "Presiden Joko Widodo sudah selayaknya memecat ketiga menteri ini karena sejumlah kasus yang menyeret ketiganya. Luhut dan Erick Tohir diduga menggunakan kekuasaaannya untuk menjalankan proyek PCR, dan Kemendes di bawah Abdul Halim Iskandar terdapat dugaan kasus jual beli jabatan untuk eselon I dan II," kata  Jajang Nurjaman  (Koordinator CBA) pada Awak Media ( 09/11/2021). "Pemecatan atas tiga menteri bermasalah ini penting dilakukan sebagai wujud komitmen Joko Widodo dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu hal ini juga agar KPK lebih leluasa dalam melakukan penyelidikan atas dugaan praktik kotor proyek PCR dan jual beli jabatan," teran...

Ketua Persit KCK PD I/BB : Jaga Harkat dan Martabat Dirimu, Saat Suami Sedang Bertugas!

DELI SERDANG, SKN - Dalam rangka tatap muka dan memperkuat ketahanan pangan Keluarga, khususnya di lingkungan Batalyon Infanteri Mekanis 121 Macan Kumbang, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD I/BB Ny. Intan A. Daniel Chardin telah melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Yonif Mekanis 121/Macan Kumbang, Desa Jahatin B, Galang, Kabupaten Deliserdang. Hal ini disampaikan Komandan Batalyon Yonif Mekanis 121/MK Letnan Kolonel Inf Ery Partahi H. Siregar saat menerima laporan dari Kakorum Kapten Inf Buskamal, Kamis (06/10/2022). Menurut Danyonif Mekanis 121/MK, kunjungan kerja Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD I/BB beserta rombongan dalam rangka Tatap Muka dan Pengarahan kepada angota Persit KCK Cab XX Yonif Mekanis 121/MK. Dalam kunjungan itu, Ketua Persit KCK PD I/BB beserta rombongan menuju Galery UMKM dan Aula Yonif Mekanis 121/MK untuk Tatap Muka dan Memberikan Pengarahan serta Anggota Persit KCK Cab XX Yonif Mekanis 121/MK. Serta pemberian benih bibit sayur yang diterima Ib...

DPP KNPI dan DPD KNPI DKI Jakarta Adakan Nobar Piala Dunia, Demi Pupuk Perbedaan Dalam Kesatuan Bangsa

JAKARTA, SKN – Dewan Pengurus Pusat KNPI dan Dewan Pengurus Daerah KNPI DKI Jakarta ikut menikmati gegap gempita partai final Piala Dunia antara Argentina-Prancis dengan menggelat nonton bareng (Nobar), Soccer Phonia di Rasuna Epicentrum mall, Jakarta Barat. Sekitar 1000 pemuda, masyarakat & pengurus DPP KNPI dan DPD KNPI DKI Jakarta terlihat bersatu menyaksikan partai puncak ini. “Olahraga sepak bola, tak bisa ditampik memang menyatukan seluruh lapisan masyarakat dan pemuda. KNPI selalu siap menjadi penyatu pemuda,” ujar Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, Selasa pagi, (20/12/2022). Menurut, Nadia Yulianda, Ketua DPD KNPI DKI Jakarta, ledakan euforia pemuda dalam acara nobar yang digagas oleh KNPI. Dapat memberikan inspirasi bagi pemuda dan para remaja Indonesia agar benar-benar menikmati tontonan sepak bola. “Nonton bareng ini terselenggara dengan baik, hal ini dapat menjadi ukuran bahwa nilai-nilai sportivitas tumbuh pada masyarakat dan pemuda,” tegasnya. Sementara itu, Riya...

Adanya Temuan, Koreksi Dan Informasi, Kasdam XII/Tpr Pimpin Taklimat Akhir Pengawasan Post Audit Itjenad TA 2023

KUBU RAYA, SKN - Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., diwakili Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Yufti Senjaya, S.E., M.Si., memimpin Taklimat Akhir Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Post Audit Itjenad TA 2023 di Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Yudha, Makodam XII/Tpr, Rabu (14/6/2023). Kegiatan dihadiri Irum Itjenad, Brigjen TNI Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr. (Han)., Ketua Tim Pengawasan Post Audit Itjenad Brigjen TNI Dwi Wahyudi, S.A.N., M.M., Irdam dan Kapok Sahli Pangdam XII/Tpr, Para Asisten, Kabalak dan Komandan Satuan jajaran Kodam XII/Tpr. Dalam sambutan Pangdam XII/Tpr yang dibacakan oleh Kasdam disampaikan, selama kurang lebih 10 hari telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan oleh Tim Post Audit Itjenad di satuan jajaran Kodam XII/Tpr, namun dalam waktu yang relatif singkat tersebut telah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Tim Post Audit Itjenad. "Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, tentunya didapatkan berbagai temua...

POSTINGAN LAINNYA

Wamendagri Bima Arya Tegaskan, Pembekalan Kepala Daerah Fokus Pada Tupoksi, Ketahanan Nasional Dan Asta Cita

MAGELANG, SKN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembekalan bagi kepala daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita. Menurutnya, program retreat yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para Kepala Daerah.  "Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi," ujar Bima saat meninjau lokasi glamping retreat kepala daerah di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025). Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyampaikan, para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda na...

Penghormatan Atas Dedikasi Dan Dukungan Peningkatan Satbravo 90 Kopasgat, Kasau Disematkan Brevet Kehormatan Albara

BOGOR, SKN- Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Albara Kopasgat kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, oleh Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) Marsma TNI Deny Muis, di markas Satuan Bravo 90 Kopasgat, Bogor. (Jumat, 7-2-2025). "Penyematan brevet ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan dukungan Kasau terhadap pengembangan serta peningkatan kapabilitas satuan elite Bravo 90 Kopasgat dalam menjalankan misi operasi khusus," ujar Dankopasgat. Sebelum prosesi penyematan brivet kehormatan Albara, Kasau berkesempatan melaksanakan latihan serbuan Tactical Training Operation (TTO) yang didampingi langsung oleh Dankopasgat beserta Komandan Satuan Bravo 90 Kopasgat Kolonel Pas Ruly Arifian.  Dalam latihan tersebut, Kasau turut merasakan pengalaman langsung dalam simulasi pertempuran jarak dekat yang menjadi salah satu keahlian utama Satbravo 90 Kopasgat. "Satuan Bravo...

Aksi Bersih Wilayah, Satgas Yonzipur 5/ABW Tingkatkan Sweeping Keamanan Dan Penegakan Hukum di Perbatasan

SEKAYAM,  SKN - Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan, Pos Sei Beruang Satgas Pamtas melaksanakan operasi sweeping kendaraan bermotor di sejumlah titik di Dusun Sei Beruang, Desa Sei Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Minggu (16/2/2025). “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga keamanan wilayah perbatasan dan mencegah tindak kejahatan, seperti penyelundupan atau penggunaan kendaraan bodong. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas,” ujar Serda Tasyaalun. Operasi ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, mencegah peredaran barang ilegal, dan memastikan kendaraan yang melintas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Selama operasi," lanjutnya," Sejumlah kendaraan yang diperiksa, dengan hasil nihil dan tidak ditemukan pelanggaran seperti kendaraan tanpa STNK, pengendara tanpa SIM, atau barang ilegal Kendaraan yang tidak memenuhi syarat la...

Ditandatangani Kasad, TNI AD Launcing Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa TA 2025

JAKARTA, SKN – TNI Angkatan Darat menggelar Launching Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara Kolektif di Jajaran TNI AD TA 2025. Launching dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai Pimpinan Unit Organisasi (UO) TNI AD yang bertempat di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (16/1/2025). "Penandatangan Kontrak PJB ini sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa  Pemerintah dan Perkasad Nomor 745 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA  2025," ujar Kasad kepada Awak Media, Kamis (16/1/2025). Lanjutnya,"Tujuan dari penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa TNI AD TA 2025 untuk  mempercepat daya serap anggaran TNI AD TA 2025, menghindari kegiatan lintas tahun anggaran," sambungnya. Menginformasikan kepada publik bahwa TNI AD telah melaksanakan percepatan PBJ dengan prinsip tata kelol...

Diduga Penyidik Ranmor Ditreskrimum PMJ Langgar Aturan, KOMAKOPEPA Surati Pendapat Hukum ke MA

JAKARTA, SKN -  DPP KOMAKOPEPA (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Dan penggelapan Pajak) layangkan surat  permohonan pendapat hukum dan perlindungan hukum kepada  Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait  adanya dugaan kriminalisasi terhadap   Pengadu NETTY R. GULTOM dan  TOGAR EDWARD  GULTOM oleh pihak  Penyidik di lingkungan Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada (24/02/2025). Dalam muatan rilis tertulis yang di keluarkan  LSM.KOMAKOPEPA di bawah kepemimpinan Ketua Umum  Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH. menguraikan pemaparannya terkait kronologi peristiwa dan permohonan pendapat hukum serta perlindungan hukum sebagai berikut ; 1.  Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  KOMUNITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI DAN PENGGELAPAN PAJAK (KOMAKOPEPA)  selaku  Pemohon telah menerima informasi  dari Pengadu yaitu  NETTY R. GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jay...